Jalan Poros Kabaena

MASYARAKAT Pulau Kabaena kini boleh merasa sedikit lega. Pasalnya, jalan poros yang membelah pulau itu telah diperbaiki dan dilebarkan hingga mencapai 20 meter. Keadaan itu memudahkan terjadinya mobilitas sosial. Namun, keberadaan prasarana jalan tersebut justru menjadi tantangan bagi masyarakat setempat. Mereka dituntut untuk menciptakan produksi yang melimpah sehingga kehadiran jalan raya tersebut memiliki arti ekonomi.

[caption id="attachment_169" align="aligncenter" width="640"] Jalan poros Kabaena dilebarkan. Pekerjaan itu merupakan bantuan PT Billy Indonesia kepada penduduk pulau itu. PT Billy adalah salah satu perusahaan yang beroperasi menambang nikel di Kabaena[/caption]

Kesulitan transportasi adalah masalah kronis bagi penduduk Kabaena. Selama pemerintahan Orde Baru yang berlimpahan dana pembangunan, kemudian di era reformasi hampir dua windu terakhir, masalah utama tersebut nyaris tak tersentuh.

       Ketika masih menjadi wilayah administrasi Kabupaten Buton, Kabaena hanya sesekali mendapatkan anggaran dari APBD Provinsi untuk penanganan prasarana jalan. Di masa jabatan Gubernur Ir H Alala pernah sekali dialokasikan untuk sekadar membentuk kembali badan jalan peninggalan Belanda itu. Lalu, di era La Ode Kaimoeddin terjadi dua kali penganggaran, yaitu di awal masa jabatan pertama dan di akhir masa jabatan kedua. Sasarannya sama, memelihara badan jalan. Walaupun badan jalan tersebut segera lenyap dibawa aliran air (runoff) begitu musim hujan tiba. Kesulitan transportasi kembali melumpuhkan mobilitas warga.

       Kini muncul harapan baru, kesengsaraan berkepanjangan bakal berakhir. Isyarat tersebut ditandai usaha perbaikan sekaligus pelebaran badan jalan. PT Billy Indonesia, salah satu perusahaan tambang nikel yang beroperasi di pulau itu dinilai masyarakat setempat sangat telaten mengerjakan jalan poros  di Kabaena. Bukit dan tebing digusur untuk melebarkan bahu jalan. Sebagian besar alat berat PT Billy dikerahkan untuk pekerjaan tersebut.

       Sayang sekali perusahaan itu tidak memiliki alat pemadat roda besi untuk memadatkan permukaan jalan sehingga tidak mudah tergerus air hujan. Pasalnya, PT Billy bukan kontraktor pembangunan jalan. Semua alat berat yang dimilikinya hanya untuk  membongkar dan mengeruk tanah nikel. Namun demikian, mereka dinilai bekerja secara serius dan profesional.

Panjang jalan poros Kabaena kurang lebih 100 km, tidak termasuk ruas yang menghubungkan beberapa desa di lereng Gunung Sangia Wita dan G. Watu Sangia sepanjang 22 km, serta jalan akses desa-desa eks-proyek permukiman transmigran di daerah pantai utara. PT Billy menangnai sekitar 64 km, selebihnya dikerjakan perusahaan (tambang) lain.

Perhatian PT Billy terhadap warga pulau tersebut harus diapresiasi. Kecuali pembangunan jalan poros yang menjadi urat nadi transportasi seluruh warga pulau, PT Billy juga membantu warga sekitar tambang terkait kebutuhan dasar seperti air bersih, jalan lingkungan, dan sebagainya. Bantuan tersebut jangan kaitkan dengan banyaknya produksi nikel yang telah, sedang, dan akan diekspor PT Billy dari pulau itu. Bijih nikel yang dikandung perut bumi Kabaena adalah milik negara. Aset itu ditambang setelah suatu perusahaan memenuhi kewajibannya kepada negara. Jadi tidak diambil begitu saja.

       Adapun perhatian dan bantuan kepada warga sekitar, itu adalah sebuah komitmen dan tanggung jawab sosial. Tujuannya adalah merangsang masyarakat untuk bergiat membangun dirinya dengan cara memanfaatkan potensi ekonomi yang melimpah di sekitarnya. Salah satu potensi itu adalah hamparan lahan pertanian yang masih sangat luas. Sementara lahan yang terolah (menghasilkan) masih sangat minim.

       Tujuan pembangunan jalan poros Kabaena bukan sekadar untuk memudahkan penduduk melakukan mobilitas sosial. Akan tetapi yang lebih penting adalah dengan pembangunan jalan poros itu diharapkan dapat mendorong dan membangkitkan semangat kerja keras penduduk Kabaena agar mampu menghasilkan komoditas pertanian secara besar-besaran, untuk diangkut melalui jalan poros itu.

       Perkembangan kondisi jalan poros Kabaena seperti yang terlihat sekarang, bagi saya justru memunculkan sebuah situasi yang paradoksal. Sarana kemudahan (infrastruktur) telah tersedia, namun kondisi sosial ekonomi penduduk setempat masih memprihatinkan. Di sisi lain, lahan pertanian yang belum terjamah di sekitar penduduk, terbentang cukup luas. Lahan itu dijamin bisa mendatangkan kemakmuran jika diolah dan ditanami jenis tanaman yang cocok. Boleh jadi penduduk Kabaena terkendala banyak hambatan sehingga selama ini mereka tidak mampu mengolah lahan pertanian secara maksimal. Hambatan itu perlu dikaji dan diberi solusi oleh pihak-pihak yang peduli, termasuk pemerintah.

       Elite masyarakat Kabaena sudah saatnya turun gunung memberi motivasi dan arahan warganya untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Pemerintah pun harus diberi masukan, jangan cuma pandai mengeritik apalagi menjelek-jelekkan. Momentumnya adalah pembangunan jalan poros yang telah dirintis PT Billy sejak tahun 2010 atas permintaan Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Nur Alam SE. Pembangunan itu pasti akan dilanjutkan dengan pengerasan (lapisan sirtu/aspal) sehingga kondisinya akan semakin mantap. Pekerjaan lanjutan tersebut adalah tugas pemerintah. Namun, cepat tidaknya pemerintah menindaklanjutinya, akan sangat tergantung respons masyarakat. Jika masyarakat segera memperlihatkan aktivitasnya meningkatkan produksi dan produktivitasnya, maka pemerintah bisa segera mengaspal jalan poros itu.